Home Pemerintahan Resmi Maju Pilkada Bantul, Joko Purnomo Mengundurkan Diri

Resmi Maju Pilkada Bantul, Joko Purnomo Mengundurkan Diri

4 min read
0
0
34

Anggota DPRD DIY, Joko Purnomo resmi maju sebagai Bakal Calon Wakil Bupati dalam pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bantul 2020.

Sebab itu, Ia mengaku sudah mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai legislator.

“Surat pengajuan pengunduran diri sudah diserahkan kepada ketua DPRD DIY. Kemudian bukti penerimaan proses itu, sudah diserahkan kepada KPU Bantul, tanggal 4 September 2020,” kata Joko Purnomo.

Ia mengungkapkan permohonan pengunduran diri merupakan konsekuensi.

Sebab, sesuai dengan ketentuan KPU dan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, anggota legislatif yang mencalonkan diri sebagai Bupati maupun Wakil Bupati, maka diharuskan mengundurkan diri dari Jabatannya.

Meskipun sudah mengajukan surat permohonan pengunduran diri, hingga saat ini Joko mengaku masih menjabat anggota DPRD DIY.

Sebab, anggota DPRD dianggap sudah tidak lagi menjabat ketika nanti sudah ada serah terima jabatan atau Pergantian Antar Waktu (PAW).

Mengenai jadwal PAW, Joko mengaku belum mengetahuinya.

“Saya belum tahu. Karena prosesnya dilakukan oleh DPRD DIY melalui Gubernur dan sampai ke Kementerian Dalam Negeri,” terang dia.

Disisi lain, Bupati Bantul Suharsono dan Wakilnya, Abdul Halim Muslih juga sama-sama akan maju berlaga sebagai Bakal Calon Bupati di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bantul Desember 2020 mendatang.
Sebab itu, keduanya mengajukan cuti diluar tanggungan negara.

Sekda Bantul Helmi Jamharis, mengatakan cuti bakal calon Bupati, Suharsono dan Abdul Halim Muslih sudah diproses.

Bahkan, saat ini sudah diajukan ke Pemda DIY. Alur dan prosesnya, kata dia, tanggal 8 – 11 September, Gubernur DIY akan mengajukan 3 calon Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul kepada Mendagri.

Dalam hal ini akan mengajukan pimpinan tinggi Pratama yang ada di DIY.

Pejabat yang diusulkan tersebut, pada tenggat waktu antara tanggal 24 – 26 September nantinya akan ditunjuk salah satu yang kemudian dikukuhkan oleh Gubernur.

“Mulai tanggal 26 September – 5 Desember akan bekerja menjalankan tugas sebagai Pjs Bupati Bantul,” kata dia.

Helmi mengatakan, cuti yang diajukan Suharsono dan Abdul Halim Muslih sudah sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 1 tahun 2018, perubahan atas Permendagri nomor 74 tahun 2016.

Di mana setiap kepala daerah yang akan maju kembali di daerahnya maka harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Cuti terhitung selama 71 hari.

Berlaku sejak tanggal 26 September sampai 5 Desember 2020 atau selama masa kampanye.
Selama masa cuti tersebut, Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan kembali diwilayah yang sama, dilarang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas terkait jabatan.

Kecuali, gaji pokok dan sejumlah tunjangan, meliputi tunjangan Jabatan, Keluarga, Beras, Kesehatan, Kecelakaan kerja dan tunjangan kematian. Hanya itu hak yang akan diberikan.

Load More Related Articles
Load More By Informasi Seputar Bantul
Load More In Pemerintahan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *